(Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014) Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Perpu 1 2014.pdf/6 Halaman:Perpu 1 2014.pdf/7 Halaman:Perpu 1 2014.pdf…
Oct 17, 2018 · PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA STANDARDISASI … NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 - Pusat Data … Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Ditetapkan 2 Februari 2015 Berlaku 2 Februari 2015 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum Hanya untuk Pelanggan Bahasa : Indonesia
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 - Pusat Data … Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Ditetapkan 2 Februari 2015 Berlaku 2 Februari 2015 Status Hanya untuk Pelanggan Status Dasar Hukum Hanya untuk Pelanggan Bahasa : Indonesia LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3 2014, No.297 Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran. Mengingat : 1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IXA dan Pasal 28I Bab XA Undang-. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;. 2. Undang-undang Nomor 25 Mei 2015 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Indonesia Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang. NOMOR 41 TAHUN 2014. TENTANG. PERUBAHAN Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: l. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang. Pembentukan
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 UU NO 1 TAHUN 2014; ALAMAT KAMI. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta 12110. TAUTAN LUAR. Presiden RI Sekretariat Nasional Asean. HUBUNGI KAMI. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 27. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
NOMOR 41 TAHUN 2014. TENTANG. PERUBAHAN Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: l. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan